Tersisa Janji Kontributor

Tersisa Janji Kontributor Beberapa kewajiban tambahan kontributor dari pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta telah selesai. Tetapi tetap banyak tersisa project yang belum sempat diberikan ke Pemerintah provinsi DKI. Apa permasalahannya?

Delapan block rumah atur sewa (Rusunawa) Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, sekarang telah penuh berisi. Rusun yang masing-masing dengan lantai lima itu memiliki 640 pintu atau 640 keluarga.

Pembangunan Rusunawa Pesakih diawali sejak awal kali 2014. Dan memulai diisi dengan setahap semenjak November di tahun yang masih sama.

Setia Riani, pengurus rusunawa, saat dijumpai

Setia Riani, pengurus rusunawa, saat dijumpai Data China menjelaskan beberapa penghuni di rusunawa itu ialah masyarakat gusuran dari beragam tempat di DKI Jakarta. “Tidak dapat untuk umum. Khusus masyarakat yang direlokasi,” tutur Riani.

Kami (pengurus) belum kasih kunci karena (unit) belum selesai. Kan kami harus memikirkan airnya, listriknya.”
Beberapa penghuni rusunawa mulai banyak yang datang saat terjadi penggusuran di akhir 2014. Waktu itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap memegang Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Saat penghuni rusunawa gelombang pertama (November 2014) banyak yang datang, menurut Riani, keadaan rusunawa tidak siap. Listrik dan air belum mengucur ke tiap unit. Bahkan juga masyarakat relokasi dari Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Duri sampai membobol pintu.

“Kami (pengurus) belum kasih kunci karena (unit) belum selesai. Kan kami harus memikirkan airnya, listriknya,” papar Riani.

Info ini dibetulkan Ismail, 54 tahun, penghuni Rusunawa Pesakih

Info ini dibetulkan Ismail, 54 tahun, penghuni Rusunawa Pesakih, yang ada di Block A-513. “Saat saya masuk, kamar masih kosong. Cuma ada kaleng sisa cat. Perlengkapan saya membawa sendiri,” tutur Ismail saat dijumpai Kocok Sdy.

Ismail awalnya ada di Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, semenjak Januari 2015. Tetapi, kata Ismail, listrik dan air masih menjadi permasalahan sampai sekarang ini. Karena, tidak ada air PAM. Dan air sumur berwarna kecokelatan.

Itu penyebabnya, dia harus beli air untuk makan dan membersihkan. “Satu hari saya beli air Rp 7.000,” Ismail menambah.

Untuk ada di rusunawa yang ada di lantai lima, Ismail akui harus mengambil kantong Rp 187 ribu /bulan. Itu belum termasuk listrik. Dan air masih gratis karena tidak ada saluran air PAM.

Menurut pengurusnya, harga sewa di rusunawa bertipe 36 itu berbeda. Makin tinggi makin murah karena harus naik tangga karena tidak ada lift.

Sewa paling murah ialah unit yang ada di lantai lima, sama seperti yang ditempati Ismail, yaitu Rp 187 ribu /bulan. Untuk lantai empat, harga kontraknya Rp 208 ribu, di lantai tiga biaya kontraknya Rp 231 ribu. Dan unit di lantai 2 uang bulanannya Rp 254 ribu, dan lantai satu Rp 281 ribu.

Disebutkan pengurus, pungutan uang ke penghuni akan diperbesar saat tempat rusunawa mendapatkan sarana bis untuk mobilisasi penghuni dan air PAM. Sekarang ini pengurus sedang membuat pengendalian air yang memakai filter, bekerja sama dengan PAM Jaya.

“Di sini air PAM sulit . Maka kami urus air tanah, kelak kami filter hingga dapat dimakan. Jika saat ini airnya tidak dapat dimakan . Maka warga masih membeli air,” kata Riani.

Selainnya masalah sarana rusunawa yang masih belum mencukupi

Selainnya masalah sarana rusunawa yang masih belum mencukupi, keluh kesah penghuni biasanya permasalahan mata penelusuran. Ini disebabkan karena terbatasinya mobilisasi penghuni.

Sama seperti yang dianggap, Ida, 60 tahun, penghuni Block B-206. Wanita korban gusuran di daerah Kapuk, Jakarta Utara, itu, mau tak mau naik ojek untuk berdagang.

Sekali jalan, Ida harus mengambil kantong Rp 35 ribu. Untuk pulang-pergi, Ida harus keluarkan biaya Rp 70 ribu untuk jualan gemblong secara keliling di wilayah Kapuk semenjak siang sampai setelah magrib.

“Saya masih dagang di Kapuk karena pelanggan saya di situ. Jika di sini (rusunawa) tidak ada,” sebut Ida, yang akui telah tinggal satu tahun di Rusunawa Pesakih.

Ya, sebenarnya sedap tidak sedap (ada di rusunawa). Tetapi, jika tidak di sini, ada di mana? Tidak ada opsi.”
Walau harus keluarkan biaya yang cukup banyak, Ida masih tetap mengucapkan syukur karena masih tetap ada uang lebihan untuk memberikan nafkah tiga anaknya sekalinya suaminya tidak bekerja.

“Ya, sebenarnya sedap tidak sedap (ada di rusunawa). Tetapi, jika tidak di sini, ada di mana? Tidak ada opsi,” ucapnya dengan suara pasrah.

Sarana pendukung di rusunawa yang dibuat PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, sama dengan yang tertera dalam informasi penyerahan asset ke Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta pada 20 Agustus 2015.

Dalam document penyerahan asset yang diberi tanda tangan Direktur Khusus PT MWS

Dalam document penyerahan asset yang diberi tanda tangan Direktur Khusus PT MWS Ariesman Widjaja dan Kepala Tubuh Pengendalian Keuangan dan Asset Wilayah Pemerintah provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tipe yang diberikan ialah bangunan rusunawa sekitar empat block, dengan luas masing-masing block 6.384 mtr. persegi.

Adapun fasilitas pendamping cuma berbentuk gardu PLN, rumah pompa, jalan lingkungan, taman, dan pagar. Nilai keseluruhnya asset yang diberikan berdasar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Public Doli Siregar pada 4 Februari 2015 sejumlah Rp 89.655.700.000 atau nyaris Rp 90 miliar.

Dalam akte penyerahan asset dengan tebal lima helai itu disebut, pembangunan rusunawa di Daan Mogot adalah kewajiban tambahan PT MWS untuk project reklamasi Pulau G.

Kewajiban tambahan itu adalah sisi dari persyaratan ekstensi kesepakatan konsep reklamasi Pulau G sesuai Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 542/-1.794.2 tertanggal 10 Juni 2014.

Kewajiban itu adalah hasil persetujuan di pertemuan ulasan kewajiban tambahan di antara Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan perusahaan pengembang berkaitan reklamasi yang diselenggarakan pada 18 Maret 2014.

Selainnya di Daan Mogot, ada satu lagi rumah atur yang telah dibangun oleh pengembang reklamasi dan dihuni masyarakat, yaitu rusun di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

Rusun sekitar empat block dalam jumlah unit 400 itu ini dibuat oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi. PT Jaladri adalah perusahaan yang kantongi ijin reklamasi Pulau I. Serah-terima rusun dilaksanakan pada 8 Agustus 2015.

Walau reklamasi disetop sementara karena munculnya kasus suap dalam ulasan perancangan ketentuan wilayah mengenai reklamasi, sejumlah project berkaitan kontributor tambahan itu masih tetap ditangani.

Berdasar pengamatan Kocok HK di Kali Sentiong pada Rabu, 25 Mei 2016, beberapa karyawan menuntaskan pembikinan dinding di sepanjang pinggiran sungai. Ada banyak beberapa perusahaan yang terturut dalam project itu, diantaranya PT Adhi Kreasi, PT Jaya Konstruksi, dan Korea Engineering Consultants Corporation.

Peninggian tanggul Kali Sentiong itu termasuk salah satunya kewajiban tambahan yang perlu dilakukan oleh PT Jaladri. Di sepanjang bantaran kali akan dibuat jalan peninjauan sepanjang 750 mtr. dengan lebar 10 mtr..

Tetapi biasanya beberapa karyawan tidak paham pemilik project itu sebenarnya ialah PT Jaladri. “Ini (project) Pemerintah provinsi DKI. Ditarget usai September 2016,” kata Hadi, salah seorang karyawan, saat dijumpai situs togel.

Ahok mengaku ada banyak tersisa project berkaitan kontributor reklamasi yang belum sempat diberikan ke Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dia menyangka ada masalah dengan faksi relasi project mereka di atas lapangan atau antarperusahaan pengembang reklamasi sendiri.

Beberapa perusahaan pengembang itu, katanya, ternyata membuat semacam paguyuban dengan PT Agung Podomoro sebagai pemegang kuasa. Mereka membuat kesepakatan dalam soal permodalan masing-masing project kontributor reklamasi.

Nach, sampai sekarang, uang yang sudah tersalurkan untuk kontributor tambahan reklamasi dari pengembang itu sejumlah sekitaran Rp 500 miliar. “Bukti sampai ini hari, pekerjaan jalan peninjauan ini, semua kewajiban belum sempat diberikan ke kami, mungkin ada hutang,” tutur bekas Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok menceritakan, ada pula pengembang yang memungkiri kesepakatan, yaitu PT Manggala Kridha Yudha, yang direncanakan mengolah reklamasi Pulau L selebar 481 hektar. Perusahaan itu gagasannya membuat rumah pompa di Sentiong.

Sesuai kesepakatan, project itu semestinya usai pada Desember 2014. Sesudah rumah pompa usai ditangani, Manggala Kridha akan memperoleh ijin konsep reklamasi. Tetapi, sampai saat ini, project rumah pompa itu tidak juga ditangani.

“Saya katakan, jika ini dituntaskan, PT Manggala akan memperoleh ijin konsep penerapan reklamasi Pulau L. Tidak apapun, asal bayar ke saya. Rupanya sampai saat ini tidak dikerjain, tukang tipu itu,. Saat ini ada ijin untuk mereka? Tidak ada,” ucapnya.