Kasus Penyelinapan Senpi Paspampres

Kasus Penyelinapan Senpi Paspampres Beberapa personil Paspampres dihukum disiplin karena terturut penyelinapan senjata api dari Amerika Serikat. Senjata itu diperhitungkan ditempatkan lewat kelompok kenegaraan.

Personil Paspampres melangsungkan replikasi penyelamatan Pertemuan Asia Afrika di teritori Stadion Khusus Gelanggang olahraga Bung Karno, Jakarta, April 2015.

Senin, 18 Juli 2016
Lawatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Amerika Serikat, yang sudah dilakukan terpisahkan pada bentang September-Oktober 2015, berekor tidak enak. Lawatan itu diwarnai kasus penyelinapan senjata oleh Pasukan Penyelamatan Presiden (Paspampres).

JK berkunjung ke Amerika dalam rencana sebagai wakil Jokowi pada 23 September sampai 4 Oktober 2015. Dia mendatangi sidang Federasi Bangsa-Bangsa di New York. Dan Jokowi bertandang ke AS untuk berjumpa dengan Presiden Amerika Barack Obama pada 26-28 Oktober 2015.

Tiga personil Paspampres terturut dalam kasus itu

Tiga personil Paspampres terturut dalam kasus itu, yaitu Erlangga Pertama Gassing, Danang Prasetyo Wibowo, dan Arief Widyanto. Nama mereka terdaftar dalam arsip persidangan kasus senjata ilegal No. 1:16-cr-00007 di Pengadilan Area New Hampshire pada 5 Juli 2016.

Persidangan itu menggeret seorang tentara Angkatan Darat Amerika turunan Indonesia, Sersan Audi N. Sumilat, sebagai tersangka. Document sidang yang didapat BO TOGEL RESMI mengatakan, Sumilat akui bersalah sudah menyuplai senjata ke Paspampres tanpa proses sah.

Terdakwa (Sumilat) akui bersalah sesuai salah satunya tuduhan, yaitu konspirasi membuat laporan palsu dalam pemilikan senjata. Tersangka menyengaja membuat info keliru dalam rekam lisensi pemilikan senjata untuk selundupkan barang dari AS, tulis document dengan tebal 19 halaman tersebut.

Yang terang, jika melalui group pokok Presiden atau Wakil presiden, penyelinapan pistol dapat semakin gampang.”
Sumilat beli lima pistol di toko senjata El Paso Gun Exchange, Texas. Harga US$ 200-300 atau Rp 2,6-3,sembilan juta setiap puncaknya.

Tiap konsumen senjata api di AS harus isi formulir pengakuan yang dikeluarkan oleh Agen Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak AS (AFF). Sumilat menjawab untuk pertanyaan dalam formulir apa dia ialah konsumen sebetulnya.

Tentara yang berdinas di Pos Angkatan Darat Fort Bliss, El Paso

Tentara yang berdinas di Pos Angkatan Darat Fort Bliss, El Paso, itu lalu mengirimi lima pistol plus dua pistol yang lain ke toko senjata Renaissance Firearms, Rochester, New Hampshire, untuk diambil Feky Ruland Sumual.

Paman Sumilat itu beli 15 senjata api dengan modus penipuan yang masih sama. Senjata itu dibeli dari sejumlah dealer sah di New Hampshire, yaitu State Line Guns, Ammo dan Archery, Sig Sauer Academy, dan Kittery Trading Post.

Hingga keseluruhan senjata yang dibeli pada 21 September sampai 23 Oktober 2015 itu sejumlah 22 buah. Macamnya Glock Mode 17, Glock Mode 19, Glock Mode 43, dan pistol Heckler dan Koch Mode P30L.

Arsip persidangan tidak menjelaskan detil penyerahan senjata itu ke anggota Paspampres. Sumual disebutkan lakukan perjalanan dari rumahnya di New Hampshire ke Washington, DC, dan New York dalam kurun waktu yang masih sama saat senjata-senjata itu dibeli.

Sumual berkunjung sekitaran satu jam dalam tiap kehadirannya ke Washington dan New York. Data itu didapat penyidik dari rekam kartu tol dan kartu debet. “Presiden Indonesia waktu itu melakukan lawatan sah ke AS dari tanggal 25 sampai 28 Oktober 2015,” tulis document tersebut.

Lantas, awalnya, berdasar reputasi diplomatik sebagai anggota Paspampres, Erlangga diketahui bertandang ke Amerika pada 20-30 September 2015. Dia ada di gedung PBB di saat JK meng ikuti sidang pada tempat itu.

Dan dua anggota Paspampres yang lain, yaitu Danang dan Arief, teridentifikasi mentransfer uang ke rekening Sumual pada kurun waktu 9 sampai 23 Oktober 2015. Transfer itu senilai US$ 26 ribu atau sekitaran Rp 340 juta.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan faksinya

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan faksinya tetap menyelidik apa pistol itu diselinapkan lewat pesawat kepresidenan. Yang terang, ucapnya, jika melalui group pokok Presiden atau Wakil presiden, penyelinapan pistol dapat semakin gampang.

Tetapi jubir Presiden, Johan Budi, menentang jika disebutkan jika pesawat kepresidenan dipakai untuk membawa senjata ilegal. Jokowi ke AS pada Oktober 2015, dan pengadilan mengatakan transaksi bisnis jual beli dilaksanakan semenjak September. “Dipastikan tidak lewat pesawat kepresidenan,” ucapnya.

Gagasan pembelian senjata itu sebenarnya telah lama diatur. Persisnya saat Sumilat berjumpa dengan Erlangga, Danang, dan Arief dalam latihan bersama-sama di Fort Benning, Georgia, AS, pada 2014. Ke-3 anggota Paspampres itu sedang meng ikuti transisi latihan tentara.

Mendapatkan order, Sumilat lalu atur supaya Erlangga berbicara secara langsung dengan Sumual. Ke-2 nya aktif berbicara lewat Facebook. Mereka terlibat perbincangan berkenaan senjata apa yang ingin dibeli, tersedianya senjata, dan pembayaran yang hendak dilaksanakan.

Jual beli ini hampir berjalan lancar. Sayang, istri Sumual, Tuti Berbudi, mengendusi gagasan rahasia suaminya. Tuti sakit hati karena Sumual punya niat pulang ke Indonesia dan hidup bersama pacar gelapnya di Indonesia.

Tuti-lah yang memaparkan gagasan jual beli senjata yang terekam dalam pembicaraan Facebook tersebut. Dia bawa hasil bukti-bukti pembicaraan itu saat lapor ke Kepolisian Dover, New Hampshire, pada 11 November 2015.

Akhirnya, Sumilat dan Sumual diamankan FBI. Sumilat tinggal menanti

Akhirnya, Sumilat dan Sumual diamankan FBI. Sumilat tinggal menanti vonis pada 11 Oktober kedepan. Dia diintimidasi hukuman 5 tahun penjara dan denda optimal US$ 250 atau Rp 3,3 miliar. Dan Sumual akan disodorkan ke pengadilan pada 19 Juli ini.

Adapun Polisi Militer TNI sebenarnya telah mengendusi kasus itu dan lakukan pemeriksaan semenjak Mei 2016. Sekitar 22 senjata yang diselinapkan tidak hanya digunakan oleh ke-3 personil Paspampres.

Pada akhirannya, delapan personil Paspampres bisa dibuktikan kuasai senjata ilegal itu. Tetapi mereka tidak diolah hukum. Cuma dikenakan hukuman disiplin. “Kena ancaman administrasi, menyalahi disiplin. Atasan yang memiliki hak memberi hukuman, Komandan Paspampres,” kata Gatot.

Sekarang ini Komandan Paspampres dijabat oleh Brigjen (Marsekal) Bambang Suswantono. Kasus ini terjadi saat Komandan Paspampres dijabat oleh Mayjen Andika Gagah, yang sekarang memegang sebagai Pangdam XII Tanjungpura. Ke-2 nya malas memberikan jawaban atas permasalahan ini.

Bila menyaksikan ketetapan dalam Undang-Undang Genting Nomor 12 Tahun 1951 mengenai Senjata Api, sanksi hukuman atas kejahatan senjata ilegal ialah hukuman mati, penjara sepanjang umur, atau setingginya 20 tahun penjara.

Seorang sumber WADAH TOGEL menjelaskan hukuman disiplin yang dijatuhkan ke Erlangga dan teman-teman cukup spesial karena mereka dengan status perwira menengah dan perwira pertama. Bila mereka anggota biasa, sudah tentu dikeluarkan. Tetapi Erlangga alami nasib sial karena profesinya tidak akan sentuh kedudukan jenderal.

“Sanksi disiplin ini sebetulnya berat karena, secara profesi, untuk naik ke jenderal, sedikit susah nanti,” katanya.

Dari pencarian rtp wadahtogel, Erlangga adalah anak Mayor Jenderal (Pensiunan)

Dari pencarian rtp wadahtogel, Erlangga adalah anak Mayor Jenderal (Pensiunan) Idris Gassing (almarhum), bekas Panglima Kodam I Bukit Barisan. Dan Mayor Infanteri Danang Prasetyo Wibowo adalah anak bekas Panglima Kostrad Mayjen (Pensiunan) Erwin Sudjono.

Wakil Ketua Hukum, Norma, Disiplin, dan Advokasi Persatuan Tembak dan Memburu Indonesia (Perbakin) Henry Yosodiningrat mengingati, proses pemilikan senjata untuk individu harus lewat Polri. Kesepakatan jual beli juga ikut disertakan karena tentukan alokasi pemilikan senjata tersebut.

“Itu kan tidak untuk kesatuan (TNI), tetapi individu. Jika individu, itu harus disaksikan apa ia telah pamen (perwira menengah). Minimum telah kolonel atau memang belum. Dan harus ada ijin dari Polri, karena TNI jangan mengeluarkan ijin,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Masyarakat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, memberi teguran yang masih sama. Menurutnya, ada proses yang dilanggar dalam pemilikan senjata api oleh Paspampres tersebut.

“Membawa barang yang dilarang oleh negara masuk melewati daerah sebuah negara lewat fasilitas diplomasi itu terang jangan,” katanya.

Kepala Pusat Pencahayaan TNI Mayjen Tatang Sulaiman berkelit, pembelian senjata di AS dilaksanakan dengan legal. Cuma, kelengkapan administrasi di Indonesia yang tidak dilakukan tindakan. Prajurit yang mempunyai senjata api harus melapor ke atasan untuk mengurusi ijin ke Mabes Polri dan Perbakin.

“Hasil pemeriksaannya, pembelian senjata ini sebetulnya legal, ada fakturnya. Namun, proses selanjutnya tidak di ikuti betul,” ucapnya ke Data China.

Tatang jamin, senjata yang dibawa dari AS itu tidak digunakan untuk beberapa macam. Cuma untuk hoby tembak. Selainnya oke dalam soal intelijen dan tempur, personil Paspampres memiliki psikis bagus dan kesetiaan yang lebih tinggi.

“Tidak dipungkuri benar ada anggota yang punyai hoby tembak. Kemungkinan yang berkaitan ingin mempunyai senjata itu karena keandalannya,” tutur Tatang.