Ada yang Kutip Uang Sikat Saja . Kementerian Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, dan Transmigrasi (Kemendes) menentang ada diplomatisasi oleh parpol, dalam masalah ini Partai Kebangunan Bangsa, saat proses recruitment tenaga pengiring dusun. Proses penyeleksian dilaksanakan dengan partisipatif dan terbuka.
Walau begitu, tidak dapat dipungkuri ada penyelewengan-penyimpangan yang terjadi dalam tingkatan penyeleksian, dari pelanggaran administrasi sampai pungli. Kemendes juga telah diundang oleh Ombudsman RI untuk mengonfirmasi pengaduan yang dikirimkan warga.
“Kami diundang Ombudsman dan dalam posisi menerangkan, siapa saja yang bersalah, eksekusi. Kan banyak pula pelaku yang mencuplik uang yang prospektif menjadi pengiring. Sikat saja,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pendayagunaan Warga Dusun Kemendes Ahmad Erani Yustika.
Berikut interviu Bahtiar Rifai dari BO TOGEL RESMI dengan Erani secara lengkap.
Dana untuk pengiring dusun asal dari tersisa hutang PNPM dari Bank Dunia. Bagaimana ceritanya itu?
Dana dusun semua rupiah murni. Tahun kemarin ada Rp 20,7 triliun yang diteruskan dari pemerintahan pusat, dalam masalah ini Kementerian Keuangan, ke kabupaten. Keseluruhan itu rupiah murni, tidak ada hutang atau hibah. Pemerintahan PNPM mengongkosi pembangunan dusun lewat hutang. Dahulu sekitaran Rp 9-10 triliun tiap tahun. Itu dari ongkos untuk pengiring sampai proyeknya hutang semua.
Semua program yang ditangani oleh Kemendes mulai 2015 tidak ada hutang sama sekalipun. Mungkin orang itu salah pahamnya disangka tersisa hutang dari PNPM itu digunakan atau ditempatkan dalam dana dusun itu, walau sebenarnya tidak. Nach, oleh Kemenkeu, tersisa hutang lalu itu saat ini diperintah digunakan untuk mengongkosi pengiring dusun . Maka kami dalam posisi yang diperintah oleh Kemenkeu, bukan kami minta.
Berapakah kali Kemendes mengirim surat ke Kemenkeu atau minta supaya masalah ini dituntaskan?
2x mengirim surat sah dan 1x tatap muka secara langsung dengan Menteri Keuangan. Posisi mereka kan bendahara negara. Duitnya telah ada, terlanjur diutang, dan tidak dapat digunakan buat alokasi lainnya terkecuali yang berkaitan dengan dusun. Banyaknya Rp 1,8 triliun. Tetapi dapat janji tahun ini paling akhir dan tahun depannya telah gunakan rupiah murni.
Jika dana untuk dusun sendiri berapakah pada 2016 ini?
Rp 46,9 triliun. Itu rupiah murni. Kami bicara dengan Kemenkeu tidak cuma masalah ini, tetapi kami bicara supaya ideologi Kemenkeu-nya berbeda. Jika janganlah sampai di depan pendanaan pembangunan itu tergantung pada hutang.SLOT GACOR Ini bukanlah masalah yang berkaitan dengan Kemendes, nyaris semua. Sikap Presiden. Nawacita kan tersebut.
Masalah mantan fasilitator PNPM, bagaimana nasib mereka?
Pilihannya ada dua: kontrak diperpanjang dengan automatis atau semua dituntaskan lantas ada penyeleksian terbuka kembali, termasuk mereka bisa turut. Berkaitan dengan PNPM, opsinya jika kita lanjutkan, sudah pasti mereka harus meng ikuti irama baru. Pekerjaan pengiring ini hari berlainan keseluruhan dengan saat PNPM. Dahulu fasilitator PNPM itu ekstensi tangan pemerintahan pusat untuk eksekusi aktivitas. Saat ini tenaga pengiring dusun itu benar mainkan peranan saranai.
Beberapa fasilitator PNPM melontarkan protes tempo hari. Apa responnya?
Lumrah jika selanjutnya saat ini mereka mengumandangkan inspirasi supaya (kontrak) dapat diteruskan dan sebagainya. Karena mereka sisi dari barisan yang telah terturut lama pada aktivitas ini. Tapi, untuk kami, itu bukan seperti kekacauan atau ribut, tapi seperti limpahan inspirasi saja. Kami dalam posisi untuk ambil peraturan searif mungkin.
Saat ini seorang tenaga pengiring mengepalai berapakah dusun?
Sasaran kami tiap dusun satu pengiring. Tetapi kan bujet tidak mengizinkan. Tahun tempo hari dan ini hari, satu pengiring untuk 1-4 dusun. Berkenaan besaran upah, untuk tenaga pakar di kabupaten sekitaran Rp 4,lima juta. Selanjutnya pengiring dusun di kecamatan Rp 3,lima juta. Dan pengiring lokal dusun itu | lebih kurang Rp 2,tujuh juta.
Masalah rumor tenaga pengiring dusun yang perlu dari PKB?
Ini rumor pertama kalinya di Sukabumi, Oktober tahun kemarin. Karena berita itu tidak betul, DPC PKB memberikan laporan ke polisi. Tetapi memang hal tersebut menjadi makanan empuk, apalagi menterinya dari PKB. Tetapi, terlepas dari kasus itu, kami membuat ketentuan bermain recruitment yang partisipatif dan terbuka. Semua aktivitas registrasi dipublikasikan pada media bikin lokal di propinsi dan di web. Kami tidak dalam posisi mengatur aktivitas recruitment, karena kepanitiaan dan penyelenggaraan beratnya berada di propinsi. Peranan kami ialah peraturan dan tutorial recruitment. Jika terjadi penyelewengan dari ketentuan bermain itu, gampang dilacak. Titiknya di mana, siapa sumbernya, gampang. Ini ada tujuh propinsi yang dipandang ada penyelewengan dan laporan dilacak Ombudsman.
Apa penyelewengan yang disampaikan itu?
Ada yang memberikan laporan umur peserta melewati ketetapan, kok lolos. Ada yang tidak turut penyeleksian tulis kok dapat turut interviu. Itu mudah diketahui dan dilacak. Kami diundang Ombudsman dan dalam posisi menerangkan, siapa saja yang bersalah, eksekusi. Kan banyak pula pelaku yang mencuplik uang yang prospektif supaya ia menjadi pengiring. Sikat saja rtp wadahtogel.
Sampai saat ini, bagaimana perubahan penerimaan pengiring dusun itu?
Yang telah usai? Sebagian besar sudah semua. Tinggal Jawa tengah PLD (pengiring lokal desa)-nya saja. PD (pengiring dusun) dan TA (tenaga pakar) telah usai .