Bintik Penerimaan Pengiring Dusun Penyelewengan pada proses penerimaan pengiring dusun disampaikan terjadi di tujuh propinsi. Beberapa peserta yang bisa lolos penyeleksian asal dari organisasi bungkusyarakatan yang dekat sama PKB.
Telah 6 tahun Didi Cintahadi bekerja sebagai tenaga pengiring dusun melalui Program Nasional Pendayagunaan Warga (PNPM). Pria berumur 38 tahun itu sebelumnya pernah bekerja di Dramaga dan Tenjo, dua kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tetapi pengalaman panjangnya itu rupanya tidaklah cukup menolong saat dia melamar lagi sebagai pengiring dusun untuk menjaga program dana dusun tahun kemarin. Didi tidak lulus waktu meng ikuti penyeleksian Tenaga Pakar Pengiring Dusun di daerah Bogor.
Terakhir, dia mengetahui banyak temannya sama-sama lulusan PNPM yang memiliki nasib sama. Mereka juga ingin tahu. Telisik punyai telisik, rupanya yang bisa lolos umumnya berdasar belakang organisasi bungkusyarakatan yang dekat sama partai tertentu.
Pendidikan cuma alumnus SMA. Nach, kok lolos? Lumrah donk jika kami anti-pati pada hal ini.”
Informasi ini mereka peroleh sesudah mencari profile beberapa petugas pengiring dusun yang lulus. Mereka rerata sebelumnya pernah menekuni di Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tubuh otonom dalam susunan organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. “Ada pula sejumlah yang sekarang jadi anggota pengurus cabang Nahdlatul Ulama,” kata Didi.
Ke-2 organisasi itu memanglah bukan organisasi sayap sah Partai Kebangunan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar. Tetapi tidak dipungkuri hubungan ke-2 organisasi itu dengan PKB. Ditambah pangkalan massa PKB ialah kelompok nahdliyin, dan Muhaimin sebelumnya pernah memegang Ketua Umum Pengurus Besar PMII pada 1994-1997.
Tidak cuma Didi dan beberapa temannya yang mengurut dada. Kekesalan yang masih sama dikatakan Deni Nurdeni, fasilitator PNPM. Pria yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, ini ungkap banyak keganjilan pada proses penerimaan tenaga pengiring dusun sekarang ini.
“Banyak pengiring dusun yang sebelumnya tidak pernah mendaftarkan turut test mendadak namanya berada di informasi yang bisa lolos,” tutur Deni.
Menurut Deni, di daerahnya, rerata yang bisa lolos adalah anggota Pergerakan Pemuda Ansor, organisasi masyarakat yang dikenal juga dekat sama PKB. Lebih ia sesali, peserta yang bisa lolos itu tidak penuhi persyaratan dari segi pengalaman.
“Pendidikan cuma alumnus SMA. Nach, kok lolos? Lumrah donk jika kami anti-pati pada hal ini,” demikian kata Deni.
Di Sumatera Utara, ada sangkaan pungutan sejumlah Rp 3,lima juta pada calon tenaga pengiring dusun yang bisa lolos, tetapi Weslizar Samosir menjelaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan partai tertentu. “Saya benar-benar percaya dengan narasi itu karena tidak hanya dua-tiga orang yang berkeluh kesah berkenaan beberapa orang yang diterima itu,” tutur sisa fasilitator PNPM ini.
Menteri Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengevaluasi irigasi yang dibuat memakai dana dusun di Dusun Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Rabu, 24 Februari 2016.
Rangkaian kekesalan tersebut yang membuat beberapa mantan fasilitator PNPM lakukan demo di muka Istana Negara dan Dewan Perwakilan Masyarakat, Rabu, 23 Maret 2015. Mereka protes sangkaan diplomatisasi yang terjadi dalam recruitment tenaga pengiring dusun.
Tidak gampang memang menunjukkan cawe-cawe partai politik, terutama PKB, dalam penerimaan tenaga pengiring dusun. Tetapi ini adalah ke-2 kalinya partai berlambang bola dunia dikitari sembilan bintang itu dihubung-hubungkan dengan permasalahan itu.
Pada Oktober 2015, di Sukabumi tersebar lembar kontrak yang ditebarkan oleh pengurus DPC PKB di tempat ke beberapa calon pengiring dusun tingkat kecamatan. Isi kontraknya, beberapa calon bisa menjadi kader PKB dan turut memperbesar partai.
Disamping itu, mereka harus siap memiliki komitmen memberi 10 % dari upah untuk kepentingan partai. Jika beberapa hal itu dipungkiri, PKB akan ajukan permintaan penghentian dibarengi ancaman.
PKB gelagapan menyikapi peristiwa itu. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB, Lukman Edy, benarkan ada pelaku partainya yang bermain. Tetapi Menteri Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, dan Transmigrasi Marwan Jafar, yang dari PKB, tegas menentangnya. DPC PKB Sukabumi juga memberikan laporan kasus itu ke polisi.
Sekarang kekacauan menyodok lagi. Pengaduan beberapa peserta penyeleksian pengiring dusun juga sampai ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Instansi itu telah mengirim surat ke Direktur Jenderal Pembangunan dan Pendayagunaan Warga Dusun Kementerian Dusun, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, dan Transmigrasi pada 15 Februari 2016.
Surat itu memberi respon laporan warga pada 4 Februari 2016 berkenaan persoalan penyeleksian tenaga pengiring professional dusun yang terjadi di sejumlah wilayah. Laporan penyelewengan itu berasal dari 7 propinsi.
Yang menjadi sorotan ORI ialah ada beberapa nama peserta yang dipastikan lulus pada penyeleksian tetapi tidak ada dalam informasi pelamar pengiring lokal dusun yang penuhi kwalifikasi administrasi.
Demikian dengan pemantauan pada unit kerja propinsi, yang cuma umumkan beberapa nama pelamar pengiring lokal dusun secara off-line. ORI mempermasalahkan status peserta yang mendaftarkan sebagai tenaga pakar di bagian yang sesuai kepiawaiannya tetapi dipastikan lulus pada tenaga pakar di bagian yang lain.
Ninuk Rahayu, anggota ORI, saat dijumpai Data China di kantornya menjelaskan laporan masalah penerimaan pengiring dusun masuk ORI pada 2015. Menurutnya, kehadiran tenaga pengiring dusun, tenaga pakar, dan konselor mempunyai tujuan baik, yaitu memantau pemakaian dana dusun.
Siapa pun dapat jadi pengiring dusun atau tenaga pakar, kata Ninuk, asal punyai ketrampilan mengenai dusun, punyai pengalaman pengiringan di dusun, atau sedikitnya ada di dusun tersebut. “Sayang, sejak awal kali proses recruitment, tidak ada klausul masalah itu,” ucapnya.
Disamping itu, bila ingin mengaplikasikan mekanisme yang professional, penerimaan semestinya dilaksanakan dengan Kocok Sdy online. Tetapi, yang menjadi permasalahan, bila recruitment dilaksanakan dengan online, beberapa orang dusun yang tidak dapat turut. Untuk memperantai hal tersebut, dibukalah penerimaan melalui off-line. “Sayang, langkah itu banyak yang disalahpergunakan,” tutur Ninuk.
Mengakibatkan, saat beberapa nama yang dipublikasikan ada lewat cara online walau sebenarnya tidak mendaftarkan, hal tersebut dipermasalahkan. Perihal ini pula yang dirasakan warga. Laporan-laporan yang masuk ke dalam ORI yang lain tersangkut test yang tidak on time, tempat test yang jauh, dan lokasi test yang susah dijangkau.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pendayagunaan Warga Dusun Kementerian Perdesaan, Wilayah Ketinggalan, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menerangkan, proses recruitment dilaksanakan dengan terbuka. Proses recruitment tenaga pengiring dusun dengan terbuka itu ditata dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Dusun dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015.
Dana dusun yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dusun mengucur dari pemerintahan pusat ke dusun pada medio 2015. Masalah ada karena di dusun tidak ada tenaga pengiring. Karenanya, sebagai jalan keluar, diperbedayakan lagi fasilitator PNPM yang dahulu bekerja saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jika selanjutnya PKB dapat atur hal tersebut, silahkan dilihat. Seberapa banyak kader PKB yang menjadi gubernur. Dan contohnya betul partai politik dapat mengintervensi proses penyeleksian, dapat dihitung, siapa yang hendak mengantongi keuntungan. Pasti partai-partai yang menguasai di wilayah, yang kadernya jadi gubernur.”
Masalah rumor ada terlibat PKB dalam penerimaan pengiring dusun, Erani menolaknya. Katanya, penerapan recruitment diatasi unit kerja propinsi. Unit kerja propinsi wajib memasangkan informasi melalui koran lokal dan web minimum sepanjang satu minggu. Pada informasi itu tercantum syarat pengalaman serta pendidikan.
“Jika selanjutnya PKB dapat atur hal tersebut, silahkan dilihat. Seberapa banyak kader PKB yang menjadi gubernur. Dan contohnya betul partai politik dapat mengintervensi proses penyeleksian, dapat dihitung, siapa yang hendak mengantongi keuntungan. Pasti partai-partai yang menguasai di wilayah, yang kadernya jadi gubernur,” papar Erani.
Untuk pastikan tidak ada diplomatisasi, Erani menjelaskan akan membuat kaidah bagi beberapa pengiring dusun yang dipilih. Bila ada yang turut partai politik, memberikan dukungan aktivitas partai politik, atau punyai affiliate politik, tenaga pengiring dusun akan selekasnya diputus kontraknya.
Marwan juga menyanggah lagi asumsi partainya memiliki kepentingan dalam penerimaan pengiring dusun. Pengiring dusun diputuskan tidak dari yang simpatisan. “Dari PKB tujuannya? Barusan telah dikatakan ketentuannya bagaimana. Benar ada persyaratan itu? Nonpartisan justru. Jika kedapatan, justru diputuskan yang tidak dari simpatisan,” ucapnya.
Dalam pada itu, Ketua Umum Pengurus Besar PMII Aminuddin Ma’ruf menyebutkan tidak ada pengerahan anggota PMII menjadi pengiring dusun. Benar ada anggota dan pengurus pusat PMII yang mendaftarkan, tetapi lebih memiliki sifat perorangan.
“Ada, tuch, pengurus saya yang individu mendaftarkan, tetapi tidak diterima. Bahkan juga ada pengurus di PB pusat ada juga yang turut daftar tetapi tidak diterima,” tutur Aminuddin ke Kocok HK .